Tim Peneliti Unmus Gelar FGD Bahas Pengembangan Pariwisata Merauke
Focus Grup Discusion (FGD) tentang Collaborative governance pengembangan pariwisata di kabupaten Merauke dengan stakeholder terkait, Rabu (12/10). Foto: PSP/JON
Merauke, PSP – Dosen dari Universitas Musamus melakukan penelitian terkait pengembangan pariwisata di kabupaten Merauke. Pelaksanaan penelitian tersebut juga tidak lepas melibatkan berbagai pihak dengan melakukan Focus Grup Discusion (FGD) tentang Collaborative governance pengembangan pariwisata di kabupaten Merauke.
Ketua tim peneliti pengembangan pariwisata di kabupaten Merauke, Dr. Edoardus Maturbongs mengatakan dalam pengembangan pariwisata pemerintah tidak bisa jalan sendiri, dibutuhkan keterlibatan dari pihak-pihak lain, dari pihak swasta, akademisi, jurnalis.
“ Kebetulan kami penelitian adalah penelitian dari dana penelitian Universitas Musamus tahun 2022, kami melaksanakan salah satu selain data dari lapangan, kami juga melaksanakan kegiatan FGD untuk mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak tadi untuk kami rekomendasikan model yang baik kepada pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata di kabupaten Merauke,” katanya kepada media ini usai kegiatan, Rabu (12/10).
Diungkapkan bahwa potensi pariwisata di kabupaten Merauke ini sangat banyak, namun untuk pengembangan pariwisata tersebut perlu perhatian dari berbagai stakeholder agar potensi wisata itu menjual.
“ Jadi kalau kami lihat memang pariwisata di kabupaten Merauke ini kalau dari data Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (Ripadar) kabupaten Merauk itu memang ada, contoh didalam kawasan kota saja ada 24 pusat wisata, tetapi perlu dikelola dengan baik, perlu diatur dengan baik sehingga semua orang merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat jika suatu pariwisata bisa dikelola dengan baik, yang mana dengan pengelolaan pariwisata yang baik masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut pun bisa merasakan manfaatnya.
Namun, pihaknya melihat bahwa potensi pariwisata di kabupaten Merauke belum dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya dukungan dari semua pihak agar tujuan kabupaten Merauke sebagai salah satu tempat destinasi wisata bisa terwujud.
“ kita melihat bahwa hal ini yang kurang, kemudian belum juga ada kebijakan-kebijakan pendukungnya, sehingga perlu sekali pemerintah memperhatikan dengan baik kebijakan-kebijakan pendukung, salah satu misalnya perlu adanya Badan Pengelola Pariwisata (BPP) sehingga dia bisa mengatur pariwisata dengan baik,” ungkapnya.
Diharapkan dengan adanya FGD dengan berbagai stakeholder tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk pengembangan pariwisata di kabupaten Merauke ini bisa dilakukan dengan maksimal untuk mewujudkan tujuan tersebut. “ Itu yang tadi kita dengar dari hasil diskusi, BPP itu belum ada sehingga perlu diadakan sehingga bisa mengakomodir usaha-usaha wisata yang ada di Merauke ini bisa dikemas dengan baik dan menjual, pariwisata kita punya tapi belum dikemas dengan baik masih bersifat swadaya-swadaya masyarakat, itu yang perlu dikemas dan dikelola dengan baik,” pungkasnya.[JON-NAL]
