Pemda Merauke dan BPJS Kesehatan Berkolaborasi Dalam Perhitungan dan Pembayaran Iuran Wajib JKN
Merauke, Jamkesnews – Salah satu tugas dan fungsi BPJS Kesehatan yakni fungsi Revenue Collection yang merupakan salah satu upaya menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS melalui peningkatan kolektabilitas yang berkelanjutan. Dalam rangka memberikan pemahaman terkait iuran dan kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda) dan Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) BPJS Kesehatan Cabang Merauke mengundang pemangku kepentingan Pemda Merauke dalam kegiatan Focus Group Discussion Iuran Wajib PNS Daerah dan PBPU-Pemda Merauke, Kamis (21/04).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke Achmad Zainuddin menyampaikan pentingnya pemahaman bersama terkait dengan sistem iuran, kepesertaan dan pembayaran iuran JKN-KIS khususnya bagi PPU-PNS dan PBPU-Pemda.
“Iuran Wajib PNS Daerah dan PBPU Pemda telah banyak diatur dalam beberapa regulasi salah satunya yakni Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Lebih lanjut mengenai iuran yang tersebut, secara tekhnis telah diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 terkait dengan penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut tentunya menjadi acuan bersama terkait dengan sistem perhitungan iuran JKN-KIS khusunya bagi Peserta PPU-PNS Daerah sebesar 1% dibayarkan oleh ASN dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah Merauke. Adapun komponen gaji sebagai dasar perhitugan iuran yakni, gaji pokok, tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai,” jelas Achmad.
Selain dari pada itu, Achmad juga menjelaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN-KIS.
“Selain Revenue Collection, BPJS Kesehatan juga berperan pentingan dalam upaya Risk Pooling yakni upaya memastikan tersedianya manfaat bagi Peserta JKN-KIS secara efektif dan efisien. Hal tersebut tentunya tidak terlepas peran Pemerintah Daerah Merauke menyediakan atau memfasilitasi peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang nantinya BPJS Kesehatan memiliki kewajiban pembayaran atas pelayanan yang didapatkan oleh peserta kepada mitra kerja pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Merauke, Elias Mite apresiasi dengan adanya kegiatan FGD tersebut untuk menyamakan informasi terkait dengan sistem perhitungan, pemotongan dan penyetoran iuran yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
“Pada dasarnya, kami sangat mendukung Program JKN-KIS dapat terselenggara dengan baik untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Terkait dengan sistem perhitungan iuran yang telah disampaikan, Kami dari Pemerintah Daerah Merauke berkomitmen menyelesaikan kewajiban atas iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah membicarakan hal tersebut dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yakni pembayaran iuran. Adapun kewajiban atas iuran wajib tahun 2021 akan tetap menjadi perhitungan bagi kami dan akan dibayarkan. Sehubungan dengan pelayanan kesehatan, kami berharap BPJS Kesehatan dapat melakukan fungsinya dengan baik, melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelayanan kesehatan,” tutup Elias.
Hadir dalam kegiatan tersebut juga yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan serta Bendahara Umum Daerah (BUD) Merauke. (TR/ar)
