Pemekaran PPS Harus Ada Keperpihakan Pada Masyarakat OAP

Merauke, PSP – Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) diharapkan segera terwujud, karena pada dasarnya PPS ini dapat menunjang kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) yang ada di papua selatan.

Praktisi Pendidikan Sergius Womsior mengatakan, secara pribadi sebagai seorang pendidik, tentu tidak bisa mengatakan menolak PPS ataupun menerima PPS, tetapi sebagai seorang pendidik tentu sudah bermimpi bahwa PPS ini pasti akan ada. Namun seiring berjalannya waktu dan dalam waktu dekat pasti akan dijadikan PPS. Lalu ketika secara pribadi ditanyakan setuju atau tidak setuju adanya PPS ini, tentu secara pribadi tetap setuju, karena tujuan dari pada PPS ini yakni untuk memperpendek pelayanan pada OAP dan itu adalah sesuatu yang sah.

“Namun harapan saya bahwa, jika memang PPS ini diperuntukan untuk kesejahteraan OAP di papua selatan, tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami yang ini hari menjadi PNS, termasuk saya juga sebagai PNS OAP yang sudah lama bertugas di papua selatan dari tahun 1999 mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) papua,” tuturnya Sergius saat ditemui di ruang kerjanya bebepa waktu ini.

Sambungnya, tetapi dalam menyiapkan SDM secara pribadi, tentu bekerja sesuai dengan tugas pokok yang diberikan oleh negara republik Indonesia yaitu melayani generasi muda papua selatan melalui pendidikan yang layak dan baik. Namun menurutnya perlu digaris bawahi bahwa strategi yang biasa-biasa kita lakukan secara rutinas tentu tidak menantang, tetapi ada yang lebih penting serta cukup menantang yang perlu dibijaki oleh pemerintah daerah kabupaten merauke, mappi, boven digoel dan asmat.

“Hal yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan ini membutuhkan suatu pola yang berbeda dari pola-pola lain. Saya kasih contoh hari di SMA negeri 1 merauke presentase jumlah anak-anak papua mengalami kenaikan, tetapi realita di dalam proses yang sedang berlangsung dikira kita sedang mengejar angka dan mengabaikan kualitas pendidikan tentu sangat tidak,” terangnya.

Selain itu, kata dia, namun setelah teridentifikasi anak-anak papua yang dari pedalaman-pedalaman disekolah di SMA negeri 1 merauke banyak anak-anak yang menumpang, dan persoalan makan dan minum ini menjadi sumber utama, sehingga banyak anak-anak yang tingkat kehadirannya menurun, itu artinya bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah daerah harus menyediakan instrumen pelayanan yang terukur.

“Bila mana PPS ada di tanah papua selatan ini, pemerintah harus mempunyai strategi yang lebih jitu untuk membenahi permasalahan ini, dan kalau sampai PPS ada kemudian menjadi satu sumber permasalahan baru dalam arti angka anak putus sekolah meningkat, berarti ada pola strategi pemerintah yang belum berpihak pada masyarakat kecil, orang kecil yang saya maksud adalah OAP di papua selatan,” tutupnya. [RADE-NAL]