Pengepul Bestu Berani Bayar 150 Juta
Sorong, PSP – 10 unit Bus Rapid Transit (BRT) bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak tahun 2015 belum dioperasikan.
Padahal bila dilihat, sejarahnya, Kementerian Perhubungan memesan 1.240 unit bus Hino sebagai bantuan untuk pemerintah daerah dan dua BUMN di bidang transportasi, yaitu Perum DAMRI dan Perum PPD.
Dari 1.240 bus bantuan tersebut, 1.050 unit di antaranya untuk BRT, sedangkan 15 unit dipakai untuk bus pemadu moda, 50 unit untuk bus angkutan perkotaan, dan 125 unit untuk angkutan perintis. Penerima 1.050 unit BRT yaitu Aceh (25 unit), Lampung (20 unit), Pemprov Maluku (5 unit), DI Yogyakarta (25 unit), Pemkot Pekanbaru (50 unit), Pemkot Batam (15 unit), Pemkot Palembang (50 unit), Pemkot Semarang (25 unit), Pemkot Sorong (10 unit), Perum Damri (225 unit), dan Perum PPD (600 unit).
Bila menghitung hari kelahiran, Bus BRT tersebut, telah berusia 6 tahun. Mirisnya bus yang di gadang-gagang bus BRT diperuntukkan sebagai angkutan darat untuk melayani masyarakat Kota Sorong yang tinggal dipinggiran kota kini hanya tinggal kenangan warga kota sorong.
Bus yang bermerek hino tersebut yang di produksi oleh Hino Motors, atau populer dengan nama Hino. Redaksi Papua Barat Pos lantas menyambangi keberadaan Bus BRT yang terparkir rapi di Jalan Victory km 10, tepatnya di Kantor Damri lama.
Di sana, yang terlihat, hanya 10 unit saja, 5 unit lagi tidak tahu keberadaannya. Kini 10 unit Bus BRT tersebut sudah mulai berkarat, dan tidak terurus lagi. Dimana tampak beberapa-beberapa komponen bus seperti kursi penumpang rusak dan kaca pecah.
Kemudian, kompresor ACnya tampak berjamur dan kabel spidomer rusak bahkan sudah tidak pada tempatnya lagi. Salah satu bus terlihat, pada rangka bus sudah tampak berkarat. Bukan cuma itu saja, Dasbor mesin bagian belakang tampak terlepas dan kursi penumpang juga sudah tidak ada pada tempatnya.
6 tahun sudah bus BRT yang berkapasitas 35 kursi penumpang meratapi nasibnya. Dari beberapa catatan yang dimiliki Papua barat Pos, bus yang dibeli mengunakan anggaran rakyat alangkah baiknya di besi tuakan saja, sehingga bisa ikut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong. Ketimbang dibiarkan menyusut begitu saja, justru malah makin menyedot belanja daerah.
Para pengepul besi tua di Kota Sorong tentu saja tidak akan melewetkan kesempatan berharga, bila Bus BRT ingin dibesi tuakan. Salah satu pengepul yang enggan namanya dikorankan bagaikan mendapat angin surga melihat Bus BRT tersebut.
Hitungan dan kalkulasi langsung muncul dalam benaknya. Dia sangat siap jika 10 Bus BRT tersebut ingin dibesi tuakan. Pengepul tersebut siap menjadi yang pertama membuka nilai tawarannya. “Saya siap membayar cash, bila bus yang ada pada gambar itu ingin dibesituakan,” kata pengepul ketika diperlihatkan foto Bus BRT di handphone wartawan media ini.
Bahkan dia menanyakan ada apa cuma 10 unit saja. Wartawan media ini lantas menjawab, bahwa bus tersebut ada berjumlah 15 unit. “Saya siap memborong 15 unit bus tersebut sekaligus, dan membayar dengan cash,” kata si pengepul besi tua dengan sangat menyakinkan di tempat kerjanya.
Dirinya memberikan dua pilihan, mau dijual borong atau di timbang kilo. Kalau timbang kilo, dia mampu membayar Rp4.000 per kilogram. Namun kalau borongan dia berani bayar 1 unit, dengan harga Rp150 juta. “Saya berani kasih 1 unit dengan harga 150.000.000, bila memang mau di besi tuakan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sorong , Paul Yawan didampingi Kepala Bidang (Kabid) LLAJ, Z.A.Helmi tidak banyak bekomentar. Dia hanya mengatakan bahwa tidak beroperasinya 15 Bus BRT, karena biaya operasional yang tinggi. Maka itu, pihaknya tengah mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk membantu biaya operasional. “Kami sudah ajukan ke Pempus melalui dirjen Perhubungan Darat,” kata Paul Yawan di ruang kerjanya.
Dikatakannya dari 15 Bus BRT yang diterima Pemkot Sorong, 5 mini bus yang berukuran kecil sudah dioperasikan. “Sementara 10 lainnya masih diparkir atau disimpan di POOL yang beralamat di Jalan Viktory,” tandasnya.
Sewaktu kepala Dishub Kota Sorong dijabat Wilhelmus Asmuruf. Kadishub sampaikan untuk tetap menjaga kondisi bus-bus ini agar tetap terawat, Pemerintah Kota Sorong di tahun 2020 telah menganggarkan untuk biaya perawatan sementara, sambil menunggu SK hibah dari pemerinah pusat. “Bus-bus kecilnya juga kita sewakan kepada masyarakat untuk kepentingan perawatan,”jelasnya.
Direncanakan Bus BRT akan diserahkan kepada Perum DAMRI untuk mengatur pengelolaannya. Namun kata dia, mereka masih menunggu surat edaran langsung dari Kementrian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat, yang hingga saat ini belum ada realisasinya. “BRT ini semua tergantung dari pemerintahan pusat. Kalau kebijakan dari pemerintahan pusat keluarkan surat edaran atau SK pengoprasiannya, maka tentunya kita di daerah akan ikuti. Kita sifatnya menunggu saja,”tuntasnya.[CR40/CR41-SF]
