Bupati Mappi Temu Mahasiswa di Kota Studi Merauke

Merauke, PSP – Bupati Kabupaten Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu bersama pengurus Bantuan Studi (BS), mengadakan pertemuan bersama beberapa perwakilan mahasiswa dari beberapa kampus di kota studi kabupaten merauke, pertemuan ini dilaksanakan di gedung Archelaus Sai, pada tanggal 12/11/2021.

“Pertemuan yang kami adakan ini, tentu bertujuan untuk mengevaluasi seluruh permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa kota studi merauke, baik mengenai proses pengumpulan berkas mahasiswa, penyaluran bantuan studi, tunggakan-tunggakan mahasiswa dan beberapa kendala lainnya,” tuturnya Bupati saat menyampaikan harapan.

Dia juga menambahkan, pemerintah daerah dalam hal ini pengurus bantuan studi, sedang berupaya melakukan koordinasi dengan pihak kampus untuk mengkroscek data mahasiswa yang tersebar di beberapa kampus yang ada di kota studi merauke. Sehingga sampai saat ini pengurus BS masih melakukan kroscek data dibeberapa kampus, karena permasalahan yang sering dihadapi adalah mengenai pendobolan data dan kurangnya keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan.

“Sampai saat ini kami masih menjalin kerja sama yang baik dengan beberapa kampus yang ada  di kota studi merauke, untuk membantu pihak pengurus BS dalam menyediakan data mahasiswa yang memang benar-benar aktif dalam aktivitas perkuliahan, sehingga kami berharap pihak kampus tetap memfasilitasi pengurus BS dalam menyediakan data mahasiswa kota studi,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, kami dari pihak pemerintah daerah juga mempunyai ketentuan-kententuan dalam proses pembiayaan mahasiswa yakni, mahasiswa harus mampu menyelesaikan studi  4 tahun dan memiliki  Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maksimal 2,00, jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tidak akan memberikan kebijakan dalam membiayai mahasiswa tersebut.

“Kami juga berharap dengan kebijakan pemerintah daerah dalam membiayai proses perkuliahan ini, kiranya mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena jika kebijakan-kebijakan seperti ini tidak dilakukan di kemudian hari, maka mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi,” pungkasnya. [Rade/NAL]