Kebijakan Tetap Belajar Dirumah Dimasa New Normal

0
Segius Wamsiwor

Sergius Wamsiwor, M.Pd

Sergius: Seharusnya tidak semua daerah Digeneralisir dan Disamakan

Merauke, PSP – Terkait kebijakan pemerintah yang tetap memberlakukan belajar di rumah pada masa new normal ala Papua, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Merauke, Sergius Wamsiwor, M.Pd mengatakan bahwa seharusnya tidak semua daerah digeneralisir dan disamakan dalam melaksanakan kebijakan.

Menurut sergius, seharusnya daerah-daerah pedalaman yang sudah masuk dalam zona hijau, harus sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, selama ini daerah di pedalaman selalu tertinggal dalam masalah pendidikan.

Namun demikian, pada prinsipnya mengapresiasi atas kerja pemerintah daerah yang telah berhasil dalam melawan dan menagani penyebaran covid-19 di Kabupaten Merauke.

“Pada prinsipnya sangat memberikan dukungan dan bangga atas keberhasilan pemerintah dalam menekan covid-19 di Merauke, ini merupakan pekerjaan yang luar biasa” ujarnya kepada Papua Selatan Pos, Selasa (16/6/2020).

Sergius menuturkan, memang langkah mencegah dengan tujuan kelesamatan kesehatan sangat penting. Namun, baginya untuk masyarakat pedalaman yang sudah berzona hijau, kebutuhan akan pendidikan menjadi sangat fital untuk tetap diselengarakan proses belajar mengajar. 

“Kita sepakat untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak. Tetapi, orang kalau hidup sudah 13 tahun tapi kalau dia masih buta huruf bagaimana. Yang harus kita pikirkan bukan hanya masalah keselamatan kesehatan, tapi kesehatan mental dan kesehatan intelektual ini mati. Maka ini akan berakibat pada kematian yang berkepanjangan pada generasi muda kita,” ujarnya. 

Seharusnya, ketika pemerintah bisa menelaah dan memilah pada masalah pentingnya pendidikan dan kondisi perkembangan covid-19. Maka pendidikan untuk anak-anak papua di daerah pedalaman bisa dikedepankan dan prioritaskan dalam penanganannya.

“Pimpinan satgas tingkat kabupaten, seharusnya dengan perangkatnya yang lengkap, bisa memberi penanganan dan melaksanakan secara professional, serta diproteksi dengan baik. Artinya, ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa digenerlisasi bahwa dia juga ada pada zona pandemi covid. Sehingga tidak membuat semua masyarakat disamaratakan. Misalnya didaerah kampung-kampung itu kan banyak yang terpencil,” tegasnya.

Ia menambahkan, seharusnya jika dipedalaman pencegahan bisa dilakukan dengan menutup akses masuk. Kemudian, pendidikan yang selama ini tidak berjalan dengan baik, bisa lebih dioptimalkan lagi.

“Kalau daerah tertentu yang sudah bisa dicegah akses dari luarnya, seharusnya kegiatan belajar mengajar tidak dihentikan sama dengan didalam kota. Karena selama ini diperkampungan kita sudah tidak berjalan baik, ditambah lagi dengan covid. Akhirnya semua menjadikan itu semacam alasan dan menurut saya telaahnya kurang terukur.   Artinya kalau aktifitas peribadatan dan pendidikan kalau bisa jalan, kenapa tidak jalan,” ucapnya.

Sergius berharap, pemerintah bisa membuat kajian yang lebih mendalam lagi. Sehingga, Papua bisa mengejar ketertinggalannya dalam dunia pendidikan yang sema ini menjadi persoalan utama.

“Seharusnya ini dibuat kajian, telaah supaya tidak digeneralisasi. Jadi saya lebih melihat persoalan ini sudah digenerilisir sampai dikampung-kampung, padahal seharusnya pendidikan ini kan persoalan yang penting. Kita jangan bicara jauh-jauh, hari ini di Merauke banyak anak-anak Papua putus sekolah menghiasi kota Merauke sebagai kota layak anak. Tapi indikator layak anak apa, sedangakan anak Papua banyak menjadi pemulung, pecandu aibon,” tegasnya. [WEND-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *