Raperdasi dan Raperdasus Perlindungan Masyarakat Adat Dibahas, DPRP Papua Selatan Buka Ruang Aspirasi Publik
MAPPI, PSP – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat landasan hukum yang berpihak kepada masyarakat adat melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Hak Ulayat di Provinsi Papua Selatan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRP Papua Selatan Ir. Fadli Burhan dalam kegiatan Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas rancangan regulasi tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta hak ulayat.
Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab besar untuk membangun fondasi hukum yang kuat, inklusif, dan berpihak kepada kearifan lokal serta hak-hak masyarakat adat.
Menurutnya, keberadaan masyarakat hukum adat bukan sekadar bagian dari kehidupan sosial, melainkan merupakan pilar utama dan identitas Papua Selatan yang wajib dijaga, dihormati, serta dilindungi oleh negara.
“Tanah adat, budaya, dan keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Papua Selatan. Karena itu, negara dan pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,” tegasnya pada Kamis (12/10/2026).
Ia menjelaskan, secara regulasi, pelaksanaan konsultasi publik dan FGD merupakan bagian dari mandat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, mulai dari perencanaan hingga pembahasan.
Menurutnya, konsultasi publik menjadi langkah strategis dalam penyusunan Raperdasi maupun Raperdasus. Selain sebagai sarana verifikasi dan harmonisasi, forum tersebut juga bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi produk hukum yang akan dihasilkan.
Ia menyoroti bahwa selama ini ketidakpastian regulasi mengenai batas-batas kepemilikan dan penguasaan hak ulayat kerap menjadi pemicu konflik sosial, baik antarmasyarakat maupun antara masyarakat adat dengan pihak investor dan pemerintah.
Karena itu, penyusunan regulasi tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta hak ulayat dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik, dan menjamin hak-hak masyarakat adat di tengah perkembangan pembangunan.
Melalui forum konsultasi publik tersebut, DPRP Papua Selatan ingin memastikan bahwa Perdasus yang nantinya dihasilkan mampu mengakui secara tegas keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah ulayatnya, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang kuat agar masyarakat adat tidak tersisih oleh arus pembangunan dan investasi.
Selain itu, regulasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang berkeadilan, cepat, damai, serta tetap menghormati hukum dan nilai-nilai adat yang berlaku di masing-masing wilayah.
“Pembangunan ekonomi di Papua Selatan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak Orang Asli Papua. Investasi boleh masuk dan kemajuan harus terus kita kejar, tetapi hak masyarakat adat atas tanah, air, dan hutan adat tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
DPRP Papua Selatan membuka ruang seluas-luasnya bagi tokoh adat, tokoh agama, kaum perempuan, pemuda, akademisi, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran.
Partisipasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar produk hukum yang dilahirkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat adat dan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas.
Sementara itu, Bupati Mappi yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Mappi Maria Goreti Letsoin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRP Papua Selatan atas inisiatif menyelenggarakan konsultasi publik dan FGD tersebut.
Ia menilai langkah DPRP Papua Selatan sangat penting dalam merespons berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua, khususnya berkaitan dengan pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat, dan kepastian hak ulayat.
Menurutnya, melalui forum diskusi tersebut, berbagai pandangan dan masukan dari tokoh-tokoh diharapkan dapat dihimpun untuk memperkuat substansi serta proses perumusan Raperdasi dan Raperdasus sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
Ia juga menegaskan bahwa tanah ulayat memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar aset atau sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian dari kehidupan, identitas, sejarah, dan warisan leluhur yang menjadi ruang hidup masyarakat adat dari generasi ke generasi.
“Tanah ulayat bukan sekadar aset, tetapi tanah adalah mama, ruang hidup yang ditempati dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat. Karena itu, keberadaannya harus dihormati dan dilindungi,” ungkapnya.
Melalui penyusunan Raperdasi dan Raperdasus ini, diharapkan Provinsi Papua Selatan dapat memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengakui, melindungi, dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya. [RADE-NAL]
