Mahasiswa Unmus Ancam Aksi, Tuntut Transparansi Keuangan hingga Kepastian Wisuda
Mahasiswa Universitas Musamus saat menyampaikan keterangan terkait menyikapi persoalan di dalam universitas.
Merauke, PSP – Sejumlah mahasiswa Universitas Musamus (Unmus) menggelar jumpa pers di Gazebo kampus, Senin (20/4), menyikapi berbagai persoalan internal kampus yang dinilai belum terselesaikan.
Jumpa pers tersebut dipimpin Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmus, Sultan Hasanuddin.
Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa mahasiswa telah melakukan diskusi internal terkait dinamika kampus dan memutuskan akan menggelar aksi pada Rabu (22/4/2026).
“Upaya aksi nanti merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi kami terkait berbagai persoalan yang terjadi di kampus,” ujarnya.
Mahasiswa menyoroti sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi pengelolaan anggaran kampus yang saat ini tengah dalam pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Merauke. Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan terkait hak-hak mahasiswa yang tertunda, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mempersoalkan pelaksanaan wisuda yang dinilai terus mengalami penundaan tanpa kepastian, serta minimnya fasilitas penunjang di lingkungan kampus.
Koordinator lapangan aksi, Samuel, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh fakultas untuk menggalang partisipasi mahasiswa dalam aksi tersebut.
“Flyer ajakan aksi sudah disebarkan ke seluruh fakultas, dan kami pastikan aksi akan dipusatkan di depan PKM Unmus pada Rabu, 22 April 2026,” katanya.
Sementara itu, salah satu mahasiswa, Dewi, mengaku dirugikan akibat ketidakjelasan pelaksanaan wisuda.
“Seluruh proses administrasi sudah kami selesaikan, namun jadwal wisuda yang sebelumnya direncanakan 7 Maret 2026 hingga kini belum jelas,” ujarnya.
Ia juga menyebut orang tuanya telah datang dari Sulawesi ke Merauke untuk menghadiri wisuda tersebut, namun acara batal digelar tanpa kepastian lanjutan.
Mahasiswa menegaskan, pihak kampus harus segera memberikan kejelasan terkait jadwal wisuda serta membuka transparansi anggaran. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang tengah dilakukan kejaksaan terkait pengelolaan keuangan kampus. [ERS-NAL]
