Efisiensi Anggaran Hambat Realisasi Visi Misi Gubernur Papua Selatan

Merauke, PSP – Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat dipastikan berdampak pada pelaksanaan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sejumlah visi dan misi Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, bersama Wakil Gubernur Papua Selatan diperkirakan tidak dapat terealisasi secara maksimal.

Hal itu menyusul kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut mengatur penghematan anggaran secara signifikan, termasuk pemangkasan anggaran kementerian/lembaga serta transfer ke daerah.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengakui kebijakan efisiensi tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk realisasi visi dan misi yang disampaikan saat kampanye.

“Pasti ada yang berkurang karena adanya efisiensi anggaran. Tetapi kami tetap berupaya menyelesaikan program prioritas dan pelayanan minimal kepada masyarakat tetap dilakukan,” kata Safanpo saat dikonfirmasi di Gedung Negara baru-baru ini.

Safanpo bilang, pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Safanpo, dari total 17 misi pembangunan yang telah dirancang pemerintah provinsi, sebagian kemungkinan tidak dapat terealisasi sepenuhnya akibat keterbatasan anggaran.

“Kami sesuaikan pembangunan sarana prasarana dan pelayanan publik dengan ketersediaan serta kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Selatan adalah terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera serta pemerintahan yang aspiratif.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan 17 misi pembangunan, di antaranya membuka ruang komunikasi publik dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, memperkuat masyarakat adat lintas suku, serta menyiapkan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penguatan organisasi kepemudaan dan perempuan, pembangunan konektivitas antarwilayah, percepatan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan potensi pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Safanpo menegaskan pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelayanan dasar bagi masyarakat. Ia memastikan program-program yang bersifat pelayanan minimal tetap dijalankan. “Kami tetap melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan,” katanya. [ERS-NAL]