Gubernur Papua Selatan Paparkan Pembangunan Strategis kepada Tim Ekspedisi Patriot, Ini Isinya

Merauke, PSP — Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, memaparkan sejumlah program pembangunan strategis yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah Papua Selatan kepada Tim Ekspedisi Patriot, dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (10/9).

Tim Ekspedisi Patriot terdiri dari perwakilan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Perguruan tinggi yang terlibat antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Musamus Merauke (UNMUS).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Apolo menjelaskan lima topik utama pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah provinsi, yakni:

1.Perkembangan pembangunan fisik

2.Identifikasi komoditas unggulan daerah

3.Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

4.Integrasi dan pemerataan pembangunan

5.Pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan perkotaan

Gubernur Apolo menyampaikan bahwa secara geografis, Papua Selatan berbatasan langsung dengan wilayah Papua Pegunungan, yang merupakan pusat hidrologi di Tanah Papua.

Hal ini berdampak pada karakteristik alam dan infrastruktur wilayah, termasuk bentuk pelabuhan yang lebih cocok menggunakan model pelabuhan sungai karena kondisi pantai yang landai dan perairan laut yang dangkal.

Menurutnya, potensi unggulan Papua Selatan sangat besar di sektor perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ia juga mengungkapkan bahwa Papua Selatan telah mendapatkan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun ini.

Pelabuhan Samudra dan 1.000 Hektare Sawah di Wanam

PSN pertama berada di wilayah Wanam, yakni pembangunan Pelabuhan Samudra yang kini sedang dikerjakan di kawasan Selat Mariana. Selain itu, pemerintah juga membuka 1.000 hektare lahan sawah sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Gubernur Apolo menjelaskan, pembukaan lahan sawah ini merupakan bagian dari strategi ekstensifikasi pertanian di luar Pulau Jawa, menyusul menurunnya jumlah lahan pertanian akibat pesatnya pembangunan di wilayah lain di Indonesia.

“Setiap tahun, Indonesia kehilangan sekitar 100 ribu hektare sawah karena pembangunan pemukiman dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah pusat memutuskan untuk mengalihkan lokasi PSN ketahanan pangan ke Wanam, setelah sebelumnya direncanakan di Kalimantan namun gagal karena lahan gambut yang tidak cocok ditanami padi,” jelasnya.

Pabrik Gula Terbesar di Asia, Target Produksi 3,5 Juta Ton

PSN kedua adalah proyek energi dan industri gula. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama PT Global Papua Abadi (GPA) tengah menyiapkan lahan seluas 500 hektare untuk pembangunan kebun tebu dan pabrik gula.

“Satu pabrik gula sedang dibangun tahun ini, dan direncanakan mulai produksi pada tahun 2027. Pabrik ini akan menjadi yang terbesar di Asia, mungkin hanya kalah dari Australia dan Brasil,” ujar Gubernur Apolo.

Secara total, akan ada empat pabrik gula yang dibangun di Papua Selatan. Jika seluruhnya berhasil direalisasikan, potensi produksi gula nasional bisa mencapai 3,5 juta ton per tahun, dari kebutuhan nasional sekitar 5 juta ton per tahun.

“Kalau ini berhasil, Indonesia tidak hanya bisa swasembada gula, tapi bahkan bisa menjadi negara pengekspor gula,” tambahnya.

Sisa hasil olahan dari tebu tersebut juga akan dimanfaatkan menjadi energi bioetanol dan biodiesel, mendukung transisi energi bersih. Bahkan, saat ini sudah ada biogas yang dihasilkan dari limbah kelapa sawit, menggantikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa kawasan.

Uji Varietas Tebu dari Berbagai Negara

Gubernur Apolo juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2023, pemerintah telah mulai melakukan penanaman berbagai varietas tebu dari seluruh dunia, termasuk dari Brasil, Australia, dan negara-negara lain.

Semua jenis varietas diuji untuk mengetahui ketahanan terhadap hama, iklim, cuaca, serta jenis tanah di Papua Selatan.

“Kami akan melakukan pembibitan selama satu tahun. Tahun ini (2025) kami tanam, dan mulai produksi tahun depan. Varietas yang mampu bertahan akan digunakan sebagai bibit unggul untuk mendukung produksi jangka panjang,” jelasnya.

Sebelumnya, Kantor Pengawasan Tebu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024, sebagai bentuk dukungan langsung pemerintah pusat terhadap program pengembangan tebu di Papua Selatan. Gubernur Apolo berharap seluruh program strategis ini tidak hanya membawa kemajuan bagi Papua Selatan, tetapi juga menjadi pendorong ketahanan pangan dan kemandirian energi nasional. [ERS-NAL]