Dinsos Dilema dengan DTKS

Merauke, PSP – Dinas Sosial Kebupaten Merauke merasa dilema atas permintaan Kementerian Pusat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memasukan semua masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai peserta JKN KIS BPJS.

“Ini ada juga yang masalah kesehatan dari BPJS, dimana dari pemerintah pusat meminta semua dimasukan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masalah DTKS ini agak dilema juga, dari BPJS maupun Kementerian usul untuk masukan semua. Sementara kalau kita masukan, apa pemerintah tidak malu kalau dianggap miskin semua,” kata Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Broto Hamoko, belum lama ini.

Lebih lanjut, Broto menuturkan bahwa masyarakat yang terdata di dalam DTKS jumlahnya lebih dari setenggah masyarakat Merauke. Sementara ia menilai bahwa tidak semua yang terdata dalam DTKS, bukan tergolong masyarakat miskin.  “Sementara kalau dimasukan sekitar 100 an ribu jiwa, kalau KK 25 ribu. Sementara penduduk Merauke 228 ribuan, ini kan sudah berapa persen. Artinya yang masuk kategorinya pra sejahtera,” pungkasnya. [WEND-NAL]