JPT Bakal Gelar Aksi Protes dan Mogok Kerja Tolak Kenaikan Biaya Pelayaran
Abi Bakrie Alhamid
Merauke, PSP – Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistics and Forwarders Association (DPC ALFI/ILFA) Merauke memastikan akan menggelar aksi pawai damai dan mogok kerja hari ini Kamis, 26 Februari 2026.
Aksi itu merupakan bentuk protes terhadap kenaikan sejumlah komponen biaya yang diberlakukan pihak pelayaran peti kemas dan dinilai memberatkan pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di Merauke.
“Kami akan aksi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026, aksi pawai protes damai dan mogok kerja sampai pihak pelayaran membatalkan kenaikan biaya tersebut,” tegas Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke, Abi Bakri Alhamid, saat dikonfirmasi, Rabu (25/2).
Menurut Abi, seluruh perusahaan JPT di Merauke telah mengadu ke ALFI sehingga dilakukan rapat pengurus dan anggota pada 10 Februari 2026 di Cafe Trinity. Hasil rapat menyepakati penolakan terhadap kenaikan beberapa komponen biaya dari pihak pelayaran peti kemas.
Ia menjelaskan, terdapat tiga komponen biaya yang mengalami kenaikan, yakni biaya Delivery Order (DO), biaya cleaning, dan biaya demurrage.
Terkait DO online, Bakri menilai kebijakan tersebut seharusnya menekan biaya logistik karena seluruh proses sudah berbasis sistem. Namun, perusahaan pelayaran justru mengenakan tarif Rp200.000 per DO yang disampaikan melalui pesan WhatsApp.
“Dengan adanya DO online harusnya justru untuk menekan biaya logistik karena semua by system, tetapi dikenakan tarif Rp200.000 per DO dan hanya disebar lewat WhatsApp sehingga tidak bisa dijadikan pegangan resmi untuk disampaikan ke customer,” ujar Abi.
Abi bilang, para perusahaan JPT merasa dirugikan karena telah mengikat kontrak dengan pelanggan untuk jangka waktu satu tahun. Kenaikan mendadak tersebut membuat perusahaan JPT harus menanggung selisih biaya.
Selain itu, munculnya biaya cleaning sebesar Rp200.000 juga dipersoalkan karena di Merauke tidak terdapat layanan cleaning. “Harusnya no service no pay,” kata dia.
Kenaikan biaya demurrage tidak tepat dengan kondisi depo yang kecil. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak etis dan tidak disertai sosialisasi yang memadai.
“Kami sudah dimediasi oleh KSOP tetapi tidak ada titik temu. Tidak ada sosialisasi sama sekali dan terkesan sepihak serta tidak memiliki dasar yang jelas,” tegasnya. ALFI Merauke mengingatkan kenaikan biaya logistik di momen Ramadan berpotensi memicu kenaikan harga barang di Merauke. [ERS-NAL]
