Merauke, PSP – Sabtu, 4 Mei 2024 Majelis Muslim Papua (MMP) bakal menggelar Musyawarah Badan Koordinasi I Majelis Muslim Papua (MMP) tingkat Provinsi Papua Selatan di Swiss-Bell Hotel sekira pukul 08.30 Wit.
Musyawarah ini diadakan sebagai respon terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat di Provinsi Papua Selatan.
Ketua Panitia Musyawarah, H. Awal Gebze, menyatakan bahwa MMP telah membentuk Badan Koordinasi tingkat provinsi untuk menyelaraskan diri dengan perubahan tersebut.
Sebelumnya, MMP beroperasi di tingkat kabupaten, seperti Asmat, Mappi, Boven Digoel, dan Merauke. Namun, dengan adanya DOB, MMP di Papua Selatan menyusun strategi baru untuk menjawab kebutuhan umat Muslim Papua di masa kini.
Dan sekaligus pengukuhan pengurus MMP untuk tingkat Papua Selatan oleh pengurus pusat.
Musyawarah ini diharapkan tidak hanya sebagai sarana silaturahim, tetapi juga sebagai wadah untuk menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang dapat membantu perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
“Musyawarah nantinya, selain merupakan sarana untuk bersilaturahim, diharapkan mampu menghasilkan beberapa keputusan maupun rekomendasi untuk perkembangan pembangunan Provinsi Papua Selatan,” ujar Awal Gebze di Swiss-Bell kemarin.
Awal Gebze menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi MMP ke depan, yang turut akan menjadi topik pembahasan dalam musyawarah, termasuk minimnya pelayanan pendidikan dan kesehatan di kampung serta masalah ekonomi masyarakat adat Papua.
“MMP berkomitmen untuk mengadvokasi agar kebutuhan mereka diakui setara dengan warga Nusantara lainnya di tanah Papua,” kata dia.
Selain itu, MMP juga akan membahas isu imigrasi spontan dari luar Papua yang menjadi tantangan dalam memainkan peran strategis dalam pembangunan. Mereka berencana untuk mengusulkan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
MMP menegaskan visinya sebagai “Rahmatalil Alamin”, yakni rahmat bagi semua, khususnya bagi Papua. Mereka juga mengusung lima prinsip dasar, yaitu tegak, toleransi, moderat, seimbang, dan dialog, sebagai landasan dalam mewujudkan Papua sebagai tanah damai.
Saat ini, jumlah umat MMP di empat kabupaten mencapai lebih dari 1000 jiwa atau 356 kepala keluarga, yang terdiri dari masyarakat Muslim adat Papua dan masyarakat Muslim pendatang. MMP berharap dapat bersinergi dengan semua pihak untuk mencapai visi dan misinya dalam mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan bagi Provinsi Papua Selatan. [ERS-NAL]