Dewan Usul ke Pemprov untuk Beli Kapal Angkut Beras

0
Beras Bulog

Merauke, PSP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke telah mengambil langkah untuk mencari solusi dengan penumpukan beras para petani di Merauke, yang berujung pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Langkah yang telah dilakukan ialah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi baru – baru ini, khusus untuk membahas tentang pertanian Merauke

“Kami sudah rapat dengan Pemerintah Provinsi Papua, Bea Cukai, Imigrasi, Dinas Perhubungan dan terkait lainnya di provinsi. Jadi ada satu isu yang berkembang bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke kita coba mau membeli kapal, khusus untuk menghantarkan beras Merauke ke setiap Kabupaten/Kota di Papua,” ujar Wakil Ketua II DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan,S.Pd dari balik selulernya, Selasa (6/10).

Dikatakan Domin, dewan mencoba menawarkan pembelian kapal itu mengingat persoalan utama tentang pengiriman beras dari Merauke adalah mengenai transportasi

“Itu langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua dan Dinas Perdagangan, mereka sudah turun sehari setelah kami rapat di provinsi. Kalau memang itu perlu beli kapal, kami bersedia kalau perlu dana APBD kita, maka terlebih dahulu sharing dengan pusat. Dari Provinsi menyatakan mereka akan kaji dulu,” kata Domin.

Menurut dia, beras Merauke cukup memenuhi 28 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. “Apalagi beras Merauke juga kan paling disenangi disana. Sebab permasalah selama ini tentang transportasi,” katanya.

Masih menurut Domin, dengan adanya kapal, petani akan lebih leluasa mengembangkan usaha. “Transportasi jelas dulu. Kan tidak bisa semua ditimpakan di Bulog, karena penyeparannya hanya beberapa persen saja. Nah kalau transportasi jelas, pasti ada pengusaha – pengusaha juga yang bergelut di bisnis beras,” kata Domin.

Diharapkan, para petani tidak khawatir tentang penumpukan beras di Merauke. “Harusnya begitu (petani tidak khawatir) karena kewajiban negara kan melindungi warga negaranya, kalau kita biarkan petani terus begini berarti kan tidak melindungi mereka. Apalagi untuk mengukur suatu keberhasilan daerah diukur dari bagaimana ketahanan pangannya. Kita punya peluang besar,” tandasnya. [ERS-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *