Pangdam Mandala Trikora Sebut Penolakan PSN di Merauke Tidak Signifikan

Mayjen Frits: Kami tidak melarang nobar Pesta Babi, kalau nonton undang lah kami.

Merauke,PSP– Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, S.E menilai penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke tidak sebesar yang selama ini berkembang di masyarakat.

Hal itu disampaikan Mayjen Frits saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dinamika penolakan PSN di Papua Selatan.

“Kalau menurut saya, mungkin keliru kalau dibilang banyak masyarakat yang menolak PSN,” ujar Pangdam usai peresmian Panti Asuhan ABBA di Merauke, Jumat (29/5).

Ia mengaku sejak pertama menjabat langsung meninjau lokasi PSN di Merauke dan bertemu masyarakat setempat untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

“Saya minggu pertama menjabat langsung meninjau lokasi PSN dan bertemu masyarakat di sana,” katanya.

Menurut Pangdam, dari sejumlah marga yang ada di wilayah tersebut, sebagian besar telah menerima program pemerintah pusat itu.

“Kalau penolakan itu dari sekian marga yang ada, tinggal dua. Itu pun masih terus dilakukan pendekatan,” ungkapnya.

Ia optimistis ke depan tidak akan ada lagi penolakan karena proyek tersebut dinilai akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Papua Selatan.

“Nanti masyarakat yang menolak akan membuka mata melihat bagaimana hasilnya ke depan,” ujarnya.

Terkait film dokumenter “Pesta Babi” yang masih menjadi polemik, Pangdam menilai film tersebut memiliki banyak kekeliruan jika dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan.

“Kalau menurut saya, itu namanya video, ada benar ada salahnya. Tetapi kalau kita yang berada di lokasi bersama masyarakat, menurut saya banyak kelirunya,” katanya.

Pangdam juga mempertanyakan keterlibatan salah satu tokoh yang dianggap menjadi aktor utama dalam film itu.

“Kalau memang punya hak ulayat di situ silakan bicara, tetapi kalau tidak punya hak ulayat kenapa harus memperbesar masalah itu,” ujarnya.

Menurut Pangdam, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan Papua Selatan melalui berbagai program strategis.

Ia menilai penolakan terhadap proyek pembangunan justru bertolak belakang dengan tuntutan selama ini yang meminta perhatian pemerintah pusat terhadap Papua.

“Dulu banyak yang bilang pemerintah pusat tidak memperhatikan Papua. Sekarang saat ada program pembangunan besar justru dipalang,” katanya.

Meski demikian, Pangdam menegaskan pihaknya tidak melarang masyarakat untuk menonton film “Pesta Babi”.

“Saya tidak melarang. Kalau ada masyarakat yang mau nonton, undang kami dan mari kita berdiskusi bersama,” tegasnya.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat persoalan secara terbuka dan berdasarkan fakta lapangan.

“Kita ini pelaku sejarah di lapangan, kita tahu bagaimana kondisi sebenarnya,” pungkas Pangdam. [ERS-NAL]