SKALA dan Pemprov Papua Selatan Susun Roadmap Peningkatan PAD

Merauke, PSP – Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar/SKALA) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar lokakarya untuk mengidentifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merumuskan strategi peningkatannya, Kamis (23/10).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Roadmap Peningkatan PAD Papua Selatan, yang didasarkan pada Kajian Potensi Peningkatan PAD. Penyusunan kajian ini telah dimulai sejak akhir September 2025 dengan dukungan dari SKALA. Lokakarya kali ini berfungsi sebagai forum konsolidasi untuk membahas temuan awal kajian tersebut.

Koordinator SKALA Wilayah Papua, Sefter Manufandu, menjelaskan bahwa tujuan utama lokakarya adalah memperkuat penyusunan roadmap dengan masukan konkret dari berbagai pihak.

“Lokakarya ini bertujuan memberi input dan mempertajam penyusunan Roadmap Peningkatan PAD Papua Selatan dengan mengidentifikasi potensi, strategi, serta rencana aksi berdasarkan jenis sumber pendapatan daerah,” ujar Sefter.

Ia menambahkan, Papua Selatan memiliki potensi ekonomi besar yang belum tergarap secara optimal karena sejumlah kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sistem fiskal yang belum kuat.

“Kami bersama pemerintah provinsi telah merancang roadmap berbasis potensi lokal dan keunggulan budaya untuk membangun PAD yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.

Hasil yang diharapkan dari lokakarya ini meliputi rekomendasi awal berupa data situasi PAD, analisis potensi peningkatan pendapatan, serta rancangan strategi dan action plan peningkatan PAD Papua Selatan.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Djoko Guritno, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Selatan, menegaskan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Selatan menghadapi tantangan besar dalam membangun fondasi fiskal yang kuat dan berkelanjutan.

“Pendapatan Asli Daerah bukan hanya cerminan kemandirian fiskal, tetapi juga menjadi indikator kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan,” kata Guritno.

Menurutnya, lokakarya tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan gagasan lintas sektor dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD yang realistis, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kita perlu menggali potensi lokal secara optimal, memperkuat sistem pemungutan, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya. Guritno berharap roadmap yang disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi kompas pembangunan ekonomi Papua Selatan yang mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang daerah. [ERS-NAL]