Polisi Militer Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi 2026, Kasdam Sebut Pelanggaran Prajurit Menurun
Kasdam XXIV/Mandala Trikora memeriksa barisan pasukan
Merauke, PSP – Kodam XXIV/Mandala Trikora menggelar upacara Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Tahun 2026, Jumat (13/2/2026). Operasi tersebut melibatkan unsur Polisi Militer dari matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang bertugas di wilayah Papua Selatan.
Dalam amanat Agus Subianto yang dibacakan Kasdam XXIV/Mandala Trikora, Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto, ditegaskan bahwa operasi rutin tahunan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit dan PNS TNI.
Kasdam menyampaikan, pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 harus terus dikembangkan melalui pendekatan edukatif, baik kepada petugas maupun subjek hukum. Menurutnya, esensi operasi ini bukan hanya penindakan, tetapi juga pencegahan serta penyelesaian pelanggaran hukum di lingkungan TNI.
“Tema Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun 2026 adalah ‘TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju.’ Tema ini harus menjadi pedoman sekaligus komitmen seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas dan menjaga kehormatan diri, satuan, serta institusi TNI,” tegas Kasdam di hadapan peserta upacara.
Berdasarkan laporan pelaksanaan tahun 2025, tercatat adanya penurunan jumlah pelanggaran dibanding 2024. Operasi Gaktib menurun dari 456 pelanggaran menjadi 432 pelanggaran atau turun 5,62 persen. Sementara Operasi Yustisi turun dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau menurun 40,64 persen.
“Capaian ini menunjukkan kemajuan, namun tidak boleh membuat kita lengah. Upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum harus terus ditingkatkan secara konsisten,” ujarnya.
Kasdam menekankan kepada seluruh prajurit Polisi Militer agar meningkatkan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk dalam pencegahan dan penindakan kejahatan siber serta penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra TNI.
Ia menambahkan, modernisasi alat peralatan serta sarana prasarana teknologi informasi perlu dioptimalkan guna mempercepat proses penanganan perkara pidana secara profesional dan transparan.
Selain kecerdasan intelektual, prajurit Polisi Militer dituntut memiliki mental ideologi yang kuat serta pemahaman hukum yang luas, sekaligus membangun sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menghindari gesekan di lapangan. [ERS-NAL]
