Tak Surut Membangun Peradaban hingga Ujung Negri
Merauke, PSP – Konsisten melakukan sesuatu bisa jadi jalan menuju kesuksesan walau ada aral melintang. Kalimat ini boleh menggambarkan upaya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk terus melayani masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang sampai Merauke.
Lewat berbagai programnya demi menyentuh masyarakat, BTN hadir bukan hanya berbentuk fisik melainkan “relasi” yang dapat menghubungkan antara masyarakat ke Bank yang kini berusia 75 tahun itu.
Di Merauke misalnya, wilayah ujung, paling timur Indonesia. Mengawali pelayanannya kala itu Bank BTN bersama Perumnas juga Kantor Pos merealisasikan pembiayaan perumahan bagi tenaga guru.
Hingga sekarang, pelayanan BTN terus tidak berhenti. Terlibat dan melibatkan diri dalam program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat.
Merauke yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Selatan yang baru dimekarkan ini, turut kecipratan program tersebut. Ya, ada keterlibatan Bank BTN didalamnya. Meski belum memiliki kantor fisik di Merauke, Bank BTN hadir memberikan uluran tangan menyentuh masyarakat agar mempunyai tempat untuk kembali.
Membangun relasi hingga membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak pengembang, itu strateginya.
“Untuk Merauke, dia masuk dalam program yang 1 juta perumahan untuk perkotaan,” ujar Branch Manager BTN KC Jayapura-Papua Darmawan ketika dihubungi Jumat (31/1).
Untuk sementara ini, BTN memiliki setidaknya 2 mitra developer perumahan yang sampai sekarang membawa nama BTN ke tengah-tengah masyarakat di Papua Selatan sebagai pilihan pembiayaan perumahan. Yaitu PT. Sumber Karya Makmur Utama (SKMU) dan PT. Cakrawala Propertindo Jaya (CPJ).
Darmawan menyampaikan, BTN telah beberapa kali melakukan akad bersama dengan SKMU yang titik lokasi perumahan bernama Payum Asri Indah.
Sedangkan, CPJ saat ini tengah melakukan pembangunan perumahan dalam skala besar menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mendukung program 3 juta rumah itu.
“Kalau CPJ memang belum akad, maka itu untuk program pemerintah 3 juta perumahan ini kami konsen,” tegas Darmawan.
BTN tak mau surut, meski kantor perwakilannya belum berdiri di Merauke, dengan sudah adanya kerjasama dengan mitra, terutama perusahaan CPJ berkaitan merealisasikan program rumah subsidi, BTN akan menyebarluaskan aplikasi BTN properti milik mereka, mengingat KPR menjadi core bisnis BTN.
“Salah satu hal yang ingin kami capai adalah memanfaatkan BTN Properti. Kami akan mengadakan workshop disana, teman-teman di Merauke dapat menjadi merchant, menjual produk langsung melalui sistem BTN. Proses transaksi akan langsung dilakukan melalui platform tersebut, hal ini mengingat kantor kami belum ada disana, memang berkaitan kantor cabang untuk Merauke sudah diusulkan ke pusat,” tutur Darmawan.
Ditempat berbeda, Direktur PT. Cakrawala Propertindo Jaya Cliff Sentiti Tan yang sekaligus Ketua DPD Asosisasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Papua Selatan mengakui bermitra dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk menyuguhkan rumah subsidi layak huni bagi masyarakat di Provinsi yang baru saja lahir ini.
Cliff bilang, menggandeng BTN untuk merealisasikan program pemerintah kepemilikan rumah bagi masyarakat bukan tanpa sebab. “REI dan BTN itu ibarat suami dan istri. Tidak bisa terlepas, karena kami juga pengurus REI untuk Papua Selatan. REI bisa berdiri karena pengembangnya selalu didukung oleh BTN, sebagai bank penyalur FLPP terbesar. Ditambah lagi, kami dapat instruksi juga dari DPP, untuk seluruh pengembang REI untuk wajib bekerjasama dengan BTN,” tutur Cliff saat ditemui di kantor nya, Senin (10/2).
Untuk perusahaan yang dipimpinnya, saat ini merancang setidaknya 1700 unit pembangunan rumah subsidi layak huni di Merauke dengan merek perumahan Bumi Animha, lewat skema FLPP yang bekerjasama dengan berbagai bank penyalur salah satunya BTN.
“Jadi kami melihat sekarang ada kebutuhan perumahan di Merauke, mengingat baru saja dimekarkan menjadi Provinsi. Bumi Animha ini memang proyek kami paling baru dan paling besar, dalam rancangan kami ada 1700 rumah subsidi di luar komersil, yang komersil ada 400an.
Dan proyek ini multiyears, saat ini kami sudah memasuki tahun kedua untuk prosesnya,” lanjut Cliff.
Disebutkan, ada beberapa klaster yang sudah dirancang, salah satunya klaster Arkana sebanyak 330 unit.
“Untuk klaster Arkana kami buka 330 unit, yang sudah terbangun kurang lebih 150an unit, dari yang terbangun sudah ada 20an sampai 30an unit yang ter akad. Sisanya ada yang ready stok dan juga sudah booking,” sebutnya.
Cliff melanjutkan, untuk akad yang sudah terproses belum ada masyarakat yang melakukan melalui BTN. Yang diharapkan, dengan sudah terbentuknya Provinsi Papua Selatan, berdirinya kantor BTN seyogyanya menjadi pertimbangan guna menjadi pilihan masyarakat.
“Memang di dalam data REI, di tahun 2024 terdapat 73 unit yang akad KPR subsidi lewat BTN di Merauke, itu akumulasi 3 pengembang ya, ini dikarenakan belum adanya kantor fisik BTN di Merauke, sementara di Jayapura karena kantor nya ada disana, tahun 2024 ada sekitar 1000 unit yang akad lewat BTN,” ungkap Cliff.
Untuk diketahui, kata Cliff, mewujudkan harapan memiliki rumah layak huni lewat program pemerintah ini sangat mudah. Berbicara mengenai pembiayaan, semua regulasi sudah ditetapkan di pemerintah pusat.
“Untuk besaran bunga bank semua sama, karena untuk regulasi program ini semua sudah di kunci di pusat. Mulai dari bunga, maupun uang muka nya. Masyarakat yang ingin akses rumah subsidi ini cara nya sangat mudah, di kami saja uang muka diangka Rp 14.500.000 sudah serah kunci,” ujar dia.
Di lain tempat, Kepala Kantor PT. Sumber Karya Makmur Utama (SKMU) Merauke Marchell, menyebut SKMU mencatat ada 5 unit yang sempat terakad lewat BTN sebagai mitra mereka. “Sepengetahuan kami ada 5 ya, karena saya juga baru ditugaskan menanagani wilayah Merauke, dan sampai sekarang kami dengan BTN masih terus bermitra,” singkat Marchell.
Pembayaran Kredit Per Bulan Terjangkau
Ita Rosita, salah seorang ibu di perumahan Payum Asri Indah kini menghuni rumah KPR Bersubsidi di bawah naungan BTN. Jelas terpampang pamflet bertuliskan KPR Bersubsidi pemerintah Republik Indonesia dengan lambang BTN di sebelah kiri rumahnya.
Sejak tahun 2017 rumah itu terakad di BTN, Ita Rosita bersama 3 anak dan suaminya sekarang mendiami rumah itu.
Sebagai seorang ibu yang turut bekerja driver ojek antar jemput anak sekolah, Ita Rosita membantu suaminya yang juga bekerja sebagai buruh bangunan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta membayar kredit rumah.
“Saya bekerja ojek antar jemput sekolah anaknya orang, kalau suami buruh bangunan,” ujar Ita Rosita ketika dijumpai dikediamannya itu, Rabu (12/2).
Disebutkan Ita Rosita, dari pekerjaannya dia diupah Rp 3.500.000 setiap bulan, ditambah pendapatan suami yang kadang tidak menentu, mampu memenuhi kebutuhan, terlebih membayar kredit rumah.
“Rumah ini kan terakad waktu itu untuk jangka 20 tahun, per bulan yang harus kami bayar ke BTN Rp 1.230.000. Walau kadang suami saya karena buruh bangunan kan tidak menentu ya pendapatannya, tapi alhamdulillah lah, kredit rumah masih terjangkau,” lanjut Ita Rosita.
Menurutnya, harga bulanan kredit rumah itu cukup terjangkau dengan hasil akhir akan menjadi milik sendiri.
“Di kontrakan aja kalau di Merauke kan sudah seharga segitu per bulan, tapi kan bukan jadi milik, kalau ini nanti 10 tahun lagi sudah jadi milik kan,” tutur dia.
Ita Rosita merasa terbantu dengan pembiayaan kredit per bulan dengan jumlah itu, ditambah sempat ada kerenggangan yang diberikan BTN ketika dirinya belum memiliki uang.
“Sempat kemarin karena belum ada uang, saya bayar dua bulan sekaligus dan itu engga apa-apa kemarin, bayar dengan harga sama. Kalau saya bayarnya lewat link di kios ya, BTN kan belum ada di Merauke,” tambah Ita Rosita.
Saat ditanya, apakah Ita Rosita akan berpindah haluan melakukan pembayaran kredit rumah mengingat BTN belum berdiri di Merauke, Ita Rosita bilang, merepotkan. “Untuk apa mas, nanti tidak tau apakah malah makin mahal lagi (kredit per bulan, red) ribet,” pungkas Ita Rosita, seraya bilang semoga rejekinya lancar selalu.
Dikutip dari laman Kompas.com PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.
Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.
“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025). Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.
Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.
“Jadi, pemerintah bisa menggunakan subsidinya setelah 10 tahun itu untuk diberikan ke pengajuan baru, sehingga daya jangkaunya lebih luas. Sedangkan tenor kreditnya sudah disepakati usulannya dengan Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk diperpanjang hingga 30 tahun, sehingga ketika bunganya floating, angsurannya juga akan turun,” ujar Nixon.
Selain itu, BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah.
Dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri. Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP.
Melalui sekuritisasi aset, kata Nixon, BTN dapat menjual portofolio KPR subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.
Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan pengemudi ojek online, yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR Subsidi BTN. Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.
“Dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Nixon.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, negara harus gotong royong, termasuk dari pengusaha super kaya, untuk bisa turut membangun rumah bagi masyarakat. “Saat ini, setidaknya ada enam perusahaan yang bersedia membangun rumah dan memberikannya bagi masyarakat. Saya sudah minta pengembang untuk turut pikirkan program lainnya selain FLPP, dan jika ada aturan yang kurang bagus untuk iklim usaha tolong disampaikan, serta usulan aturan yang bagus bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat agar disampaikan untuk membantu mempermudah, mempermurah, dan mempercepat pencapaian target (program 3 juta rumah),” kata Menteri Ara dikutip dari laman Kompas.id. [ERON SIMBOLON]
