3 Tahun Petani Gagal Panen, DPRD Merauke Panggil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Dinas Ketapang di DPRD Merauke. Foto: PSP/ERS

“ Dinas Pertanian dan Petugas turun ke lapangan jangan hanya meminta data dari ketua kelompok tani”.

Merauke, PSP – Sejumlah wakil rakyat kabupaten Merauke angkat bicara menyoal keadaan petani yang gagal panen padi.

Kegagalan panen padi para petani yang akhirnya Bulog sebagai penyedia juga penjaga stabilitas pangan, harus mendatangkan beras dari luar Merauke.

Tidak sampai disitu, kondisi gagal panen dan menyuplai beras dari luar berdampak pada harga beras di Merauke kian meningkat dengan harga termurah berada diangka Rp. 14.000.

Keadaan ini membuat Komisi B DPRD Merauke memanggil Dinas Pertanian Hortikulutura, Dinas Ketahanan Pangan serta Bulog Sub Divre kabupaten Merauke, Selasa (20/6).

Anggota DPRD Merauke Agus Prasetyo di ruang sidang dewan mengatakan, keadaan saat ini di beberapa distrik mayoritas petani gagal panen.

Hal ini disampaikan Agus menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pertanian Merauke Josefa L. Rumasbuw yang menyebutkan luas lahan menanam para petani kurang mengakibatkan gagal panen.

“Keadaan sekarang ini di tempat distrik besar Merauke, gagal panen. Kok dibilang luas lahannya menanamnya kurang, bagaimana gak kurang sudah tiga tahun ini gagal panen,” ujar Agus.

Dilanjutkan Agus, dalam keadaan ini pula para petani kesusahan membeli beras di penggilingan.

“Sekarang di wilayah Semangga hanya dapat 5 sampai 10 pocong (ikat) hasil panen yang biasanya bisa sampai 200, dan petani kesulitan membeli beras di penggilingan,” lanjut Agus.

Agus meminta, agar dinas pertanian bersama petugas turun kelapangan melihat kondisi para petani.

“Petugas turun lah kelapangan jangan hanya meminta data dari ketua kelompok tani,” ujar kader Gerindra ini.

Hal senada disampaikan kan Prayogo, bahwa kondisi Merauke saat ini gagal panen yang menyebabkan kelangkaan pangan di Merauke.

Menurutnya, dinas pertanian perlu membuat program yang memuat kajian terhadap kegagalan tersebut.

“Ini kajian tidak pernah ada, sudah tiga tahun terakhir gagal panen. Saya katakan di Merauke sekarang terjadi kelangkaan pangan,” kata Prayogo.

Prayogo turut menyinggung, implementasi peraturan daerah (Perda) mengenai perlindungan terhadap petani, yang sudah ditetapkan 2 tahun lalu. Yang sedianya dalam perda itu termaktub perhatian terhadap petani.

“Sampai sekarang kami tidak pernah ada dengar santunan kepada petani yang gagal panen, dan dari Dinas Ketapang pun tidak pernah melakukan operasi pasar. Saya menegaskan, sekarang sudah terjadi kelangkaan, makanya kami rekomendasikan ini perlu dikaji,”lanjut Prayogo.

Sementara Fraksi PKB Merauke, Nyaman menegaskan bahwa para petani di Merauke betul tengah dalam keadaan gagal panen.

“Bukti dilapangan itu gagal panen, saya petani, seperti di daerah Kurik dan Malind. Sekarang petani beli beras diangka 13 ribu itupun di penggilingan,” kata Nyaman.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi B Lukas Patrow meminta penegasan dari Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Ketapang apakah benar adanya terjadi kelangkaan pangan di Merauke.

Josefina Rumasbuw yang dikonfirmasi usai rapat tersebut, menyebutkan ketika berbicara produksi pertanian harus lah berbasis data.

Dimana, dari hasil perhitungan dinas pertanian  luas sasaran tanam memiliki 2 musim baik rendeng maupun gadu, dinas pertanian memiliki luas tanam kurang lebih 37 ribu hektar lebih, sementara di musim gadu 27 hektar lebih.

“Jadi untuk musim tanam sekarang, Merauke kekurangan beras karena cukup banyak petani yang melakukan penanaman tapi terjadi banjir, kalau lakukan penanaman berarti akan terjadi gagal. Sehingga dari sasaran tanam luas 27 ribu itu, dari bulan April sampai Juni ini yang baru tertanam untuk musim gadu ada kurang lebih 14 ribu hektar.

Sementara dari musim rendeng, hasil perhitungan kami ada sekitar 60 ribu itu sudah dalam bentuk beras dikurangi Munir dan lainnya,” kata Josefina.

Untuk musim tanam sekarang, lanjut dia, diprediksi 3 sampai 5 ton produktivitas.

“Kami belum memasukkan berapa bilai beras yang akan dihasilkan tetapi dari perhitungan kami bisa penyediaan beras untuk kabupaten Merauke,” lanjutnya.

Josefina menepis keadaan Merauke yang disebut kelangkaan, namun lebih kepada kekurangan beras.

“Kami tidak sebut kelangkaan, tapi kekurangan beras. Langkah yang diambil Bulog terkait 2.000 ton dari luar itu merupakan secara nasional yang diambil langkah oleh Presiden, yang secara prioritas Merauke diberikan bantuan itu,” tandasnya.

Josefina berpendapat bahwa bantuan 2000 ton itu menjadi stok beras di Merauke sebelum berlangsungnya musim gadu,” pungkas dia. [ERS-NAL]