18 April 2024

Terkait Aset, KPK akan Surati Salah Satu Mantan Bupati Merauke

0

Merauke, PSP – Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah RI Dian Patria menegaskan akan melayangkan surat ke salah satu mantan bupati di Kabupaten Merauke terkait aset negara yang masih dikuasainya.

Hal itu Dian Patria sampaikan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi mereka terhadap pemerintah kabupaten beberapa waktu lalu.

Advertisements
Advertisements

Menurut Patria, mantan bupati itu terkesan egois padahal aset yang dikuasai itu adalah penuh hak milik negara.

“Kami akan layangkan surat nanti ke bersangkutan,” ujar Patria dari balik selulernya, kemarin.

Advertisements
Advertisements

Disebutkan dia, khusus di kabupaten Merauke tercatat masih ada ratusan aset masih dikuasai mantan pejabat.

Advertisements

“Kemarin itu kan udah dibalikkan 6, ini katanya nanti mau dibalikkan sisanya yang masih sama Pj. Gubernur itu, insyaallah minggu besok kita surati,” pungkasnya.

Advertisements
Advertisements

Seperti diketahui, hasil koordinasi tim satgas KPK wilayah 5 dengan pemerintah di ibu kota Papua Selatan ditemukan ratusan aset dikuasai mantan pejabat dan mantan bupati dan wakil bupati.

Bahkan, Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka pun sempat menjadi penengah antar mantan – mantan itu dengan KPK dan berhasil menarik sejumlah kendaraan.

Advertisements
Advertisements

Pantauan media ini, hingga kemarin sejumlah aset kendaraan yang dikembalikan berupa mobil masih terparkir di kantor bupati Merauke.

Masih dalam penertiban aset, KPK RI mendorong Pemda Merauke untuk melakukan penataan terhadap aset yang digunakan seperti melakukan penertiban terhadap aset kendaraan yang digunakan pejabat di Pemda Merauke yang pindah ke provinsi Papua Selatan.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

 “ Karena ini ditertibkan secara keseluruhan termasuk nanti para pejabat yang teman-teman pindah ke provinsi ini juga kita tertibkan sama-sama,” kata Bupati Merauke, Romanus Mbaraka kepada wartawan di kantor Bappeda dan Litbang Merauke, Jumat (12/5).

Dirinya mencontohkan kendaraan yang digunakan oleh Pejabat Gubernur tercatat sebagai aset Pemda Merauke dan nantinya akan ditertibkan secara administrasi.

Advertisements
Advertisements

“ Misalnya mobil yang dipakai oleh Pj. Gubernur itu aset Pemerintah Merauke, itu nanti secara administrasi harus dikembalikan ke Pemda Merauke baru kita serahkan secara resmi dengan administrasi yang ada untuk apakah pinjam pakai atau diserahkan ke Provinsi,” jelasnya.

Dengan begitu pencatatan administrasi setiap aset milik Pemda Merauke tersusun dan tertata dengan baik.

Advertisements
Advertisements

“ Jadi kita disarankan untuk menatanya dengan baik, jadi bukan langsung mengambil alih,” pungkasnya.[JON/ERS-NAL]

Advertisements
Advertisements

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *