Bupati Mbaraka Tanggapi Keluhan Nakes RSUD Merauke
Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka,M.T saat berada di RSUD. Foto: PSP/ERS
“ Perlu ada perubahan di wajah rumah sakit, apa lagi kini sudah menjadi Provinsi Papua Selatan,” Romanus Mbaraka
Merauke, PSP – Bupati Merauke Drs.Romanus Mbaraka, M.T didampingi Sekda Meraue Ruslan Ramli, M.Si melakukan pertemuan dengan ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Merauke, Kamis (5/1).
Pertemuan itu dilakukan sebagai tindak lanjut aksi demo yang dilakukan Nakes beberapa waktu lalu, dimana mereka menuntut Pemerintah Daerah untuk memenuhi sejumlah haknya.
“Saya berada di hadapan bapak ibu, silakan sampaikan unek-uneknya karena saya sebagai pengambil kebijakan anggaran,” ujar Bupati Mbaraka.
Satu per satu perwakilan ratusan Nakes menyampaikan keluhannya mulai dari insentif Covid tahun 2021 yang belum terbayarkan, mempertanyakan dana Kartu Papua Sehat (KPS).
Mereka meminta Pemda mendaftarkan honorer dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah, keamanan rumah sakit dan peremajaan sarana dan prasarana yang sudah rusak.
Menanggapi itu, Bupati Mbaraka mengatakan, terkait insentif Covid akan diupayakan setelah usai dilakukan audit oleh BPKP, sebab sebelumnya terjadi over pembayaran.
Selanjutnya, menyangkut dana KPS masih dilakukan pengecekan untuk memastikan kejelasannya. Begitu pula dengan permintaan lain juga akan ditindaklanjuti dengan berbagai pertimbangan ketentuan dan kemampuan anggaran.
“Hak dituntut, rumah sakit tidak ada keberaihannya,” kata Bupati Mbaraka.
Diketahui ada sebanyak hampir 500 tenaga honorer yang ada di RSUD. “Mari kita jujur, bertanggung jawab dengan tugas masing – masing baik pimpinan maupun staf yang bekerja di rumah sakit, tidak hanya menuntut hak tetapi juga pemenuhan kewajiban. Perlu ada perubahan di wajah rumah sakit, apa lagi kini sudah menjadi Provinsi Papua Selatan,” tegas Bupati Mbaraka. [ERS-NAL]
