Orang Selatan Harus Jadi Nomor 1 di Pemerintahan PPS

Bupati Merauke sedang berjalan dengan Pj. Gubernur pada saat penjemputan. Foto: PSP/ERS

Bupati Mbaraka : Jangan coba – coba datangkan dari luar

Merauke, PSP – Sistem birokrasi di pemerintahan Provinsi Papua Selatan sedianya sudah berjalan. Salah satu penunjang berjalannya birokrasi yakni dengan pemenuhan pegawai – pegawai yang akan ditempatkan disetiap OPD – OPD.

Di momen ini pula Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka mengingatkan pemenuhan pegawai di pemerintahan PPS, khusus yang berasal dari 4 cakupan wilayah PPS mesti jadi nomor 1 atau tuan di pemerintahan itu.

“Mau besok penjaga kantor, tukang sapu sampai kepala seksi, eselon 4, eselon 3, eselon 1 anak selatan harus jadi nomor 1. Mau ditugaskan sebagai Plt, penjabat mulai besok mereka harus jadi tuan ditanah mereka sendiri di provinsi ini,” tegas Bupati Mbaraka dihadapan Pj. Gubernur PPS Dr. Ir. Apollo Safanpo di Kapsul Waktu baru – baru ini.

Ia juga menegaskan, agar tidak pernah sekalipun mencoba mendatangkan orang – orang dari luar untuk mengisi jabatan – jabatan dimaksud.

“Jangan coba – coba datangkan dari luar,” tegas dia.

Kata Bupati Mbaraka, dengan seijin Pj. Gubernur PPS paska dilantik, dirinya menemui Mentri Dalam Negeri guna menyampaikan hal tersebut.

“Saya bicara dengan pak Mendagri, saya tegaskan kemarin, setelah saya ijin kepada Pj. Gubernur untuk bertemu dengan Mendagri, saya tegaskan bahwa provinsi ini lahir ada keprihatinan,” ucapnya.

Salah satunya, lanjut Bupati Mbaraka, para pegawai saat itu, bahwa orang Selatan di nomor 3 kan, tidak ada orang Selatan di pemerintahan provinsi Papua,” imbuhnya.

Sementara, Pj. Gubernur PPS Dr. Ir. Apollo Safanpo,S.T.,M.T menyampaikan dalam waktu dekat akan segera membentuk OPD – OPD untuk menjalankan pemerintahan.

OPD – OPD yang dibutuhkan akan berasal dari 4 unsur dan seluruh stafnya.

“Pertama, unsur yang akan dilimpahkan dari provinsi induk, kedua pelimpahan dari kabupaten/kota cakupan wilayah PPS, ketiga pelimpahan dari kementrian dan lembaga, keempat unsur dari personalitas dari pemerintahan diberbagai jenjang baik kabupaten maupun provinsi diwilayah – wilayah yang lain,” ujar Pj. Gubernur. Dalam waktu dekat, kata dia, akan segera dilakukan koordinasi dengan 4 bupati cakupan PPS untul bersama membentuk oprasional manajemen dan perangkat daerag agar birokrasi secepatnya dijalankan. [ERS-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *