LMA Minta Aliansi Mahasiswa Batalkan Rencana Demo BBM
LMA Malind Anim-Ha bersama tokoh masyarakat saat memberi keterangan pers penolakan terhadap aksi demo aliansii mahasiswa. Foto: PSP/ERS
Merauke, PSP – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Malind Anim Ha mengingatkan aliansi mahasiswa Merauke yang hendak melakukan demonstrasi mengenai kenaikan BBM jilid 2 di Merauke yang rencananya dilangsungkan Senin (12/9).
LMA meminta para mahasiswa membatalkan rencana aksi demo kenaikan BBM.
Melalui pernyataan sikap, LMA dan sesepuh secara tegas menolak aksi yang hendak dilakukan para mahasiswa itu.
Selaku lembaga kultur Representatif Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Merauke Papua Selatan menyikapi hal ini dan telah mendalami informasi gerakan aksi tersebut.
Hal ini disampikan LMA dan sejumlah tokoh masyarakat Malind Kimaam, Paskalis Imadawa, sesepuh LMA Kabupaten Merauke, Paulus Mokai Gebze, Korwil LMA Wilayah adat Anim-Ha Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, Gervasius Wane Mahuze serta Wakil Ketua LMA Kab Merauke, Vinsensius Y. Gebze.
Pj Ketua LMA Suku Malind Anim Ha Kabupaten Merauke, Ignasius Bole Gebze menegaskan rencana aksi demo jilid II itu meresahkan dan tidak pantas karena ada beberapa poin kata kalimat yang tidak pantas dilakukan di atas tanah Anim Ha.
Adapun pernyataan – pernyataan dimaksud diantaranya, mengatas namakan masyarakat, pertanyaannya masyarakat yangmana? Rakyat melarat, pertanyaannya rakyat mana yang melarat? Mencabut kebijakan kenaikan harga BBM atau presiden yang kami turunkan. Pertanyaannya apakah itu seperti sebuah ancaman makar?
“Kami tolak ini, hari ini semua masyarakat tenang dan teduh menanti peresmiam PPS, jangan buat onar diatas tanah ini melalui hal apapun,” kata Ignasius, Sabtu (10/9).
Ignasius mengatakan, Merauke adalah istana damai dan semua pihak harus menjaganya.
“Soal kebijakan BBM adalah kebijakan nesional dan sudah pasti upaya-upaya lebih baik yang dilakukan untuk semua masyarakat,” kata Ignasius.
Ignasius meminta, para mahasiswa sedapat mungkin mengindahkan permintaan tersebut.
“Jika ini terjadi kami minta Polres bertindak, kami tidak ijinkan ini, kepada pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Merauke segera mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum mahasiswa – mahasiswi yang mengkoordinir rencana aksi-aksi yang mengatasnamakan masyarakat,” pinta Ignasius.
Ditanya mengenai konstitusi yakni UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
“Menurut aturan kami orang Marind, segala sesuatu persoalan diselesaikan tidak harus dengan cara begitu, harus duduk,” ujar Korwil LMA Wilayah adat Anim-Ha Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, Gervasius Wane Mahuze.
Ditempat yang sama Paskalis Imadawa menegaskan, jika para mahasiswa masih bersikeras melakukan aksi, maka pihaknya akan mengambil sikap.
“Kami akan ambil sikap kalau bersikeras, karena mereka sudah mengeluarkan bahasa – bahasa jilid, kalau untuk duduk bahas dengan baik itu ada,” tegas Paskalis.
Kata Paskalis, Polres Merauke sebaiknya mengambil tindakan atas rencana aksi mahasiswa tersebut.
“Kapolres harus buat LMA dan Mahasiswa duduk. Kalau mereka aksi kami tidak ijinkan, kalau demo ke pusat karena tidak akan ada pengaruh kalau demo di Merauke. Disini lagi mempersiapkan finalisasi DOB PPS, jadi apapun alasan kami tidak ijinkan, undang – undang 9 tahun 1998 tidak berlaku kalau untuk BBM, apalagi bilang turunkan presiden,” tegas Paskalis.
Saat dikonfirmasi Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Kartang mengatakan, pihaknya enggan menanggapi lebih terkait pernyataan sikap LMA tersebut.
“Kami tidak ingin terlalu menanggapi ya,” ujar Kartang melalui telefonnya.
Dikatakan Kartang, aliansi mahasiswa akan tetap melakukan demonstrasi terkait kenaikan BBM tersebut. “Kurang lebih 500 mahasiswa besok turun bang, kami akan mulai dari Libra ke DPRD jam 10,” kata Kartang. [ERS-NAL]
