Ketua DPRD : Pandemi Covid-19 itu bukan rekayasa tapi memang ada

Merauke, PSP –  Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Merauke yang tidak percaya dengan pandemi covid-19. Padahal, Covid-19 telah merenggut nyawa. Di merauke sendiri  sampai saat ini sudah 21 orang meninggal karena virus yang belum ada obatnya ini.

Rasa tidak percaya masyarakat dengan pandemi covid-19 bisa dilihat dari komentar-komentar netizen di medsos. Mereka berkomentar  bahwa pandemi covid-19 itu rekayasa, yang hanya untuk memberikan keuntungan untuk pihak-pihak tertentu.

Menanggapi itu,  Ketua DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Izaac Rudolf Latumahina mengatakan bahwa secara pasti Covid-19 adalah benar adanya. DPRD pun berencana dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama membahas mengenai penanganan Covid-19 di Kabupaten Merauke.

“Dalam rapat badan musyawarah tadi, kami sepakat dalam waktu dekat rapat bersama dengan pihak dinas kesehatan, RSUD, Pemerintah dan TAPD. Ini berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang. Dan yang jelas kita bisa pastikan Covid itu benar adanya.

Hanya saja dalam perjalanan waktu, kita lihat pihak rumah sakit begitupun tim medis merek terlihat cukup lelah manangani. Sehingga mungkin ada hal – hal cara penanganannya tidak maksimal yang membuat cerita ini (rekayasa) berkembang,” ujar Benny di Kantor DPRD, Selasa (26/1).

Artinya, lanjut Benny, pengalaman -pengalaman saat seseorang dinyatakan dari reaktif menjadi non reaktif, reaktif menjadi positif. “Ini adalah sebuah cerita yang harus kita pastikan bersama. Untuk membuktikan itu banyak pengalaman – pengalaman yang dirasakan kok sepertinya bukan covid. Ini hanya batuk pilek kemudian di covid kan ada cerita seperti itu, makanya hal – hal seperti ini harus kita antisipasi dengan rapat kerja bersama. Tetapi yakin dan percaya untuk masyarakat bahwa covid itu ada. Cuma perjalanan waktu saja kemudian dengan banyak pengalaman membuat persepsi masyarakat jadi beda – beda,” tutur Benny.

Menurut Benny, rapat bersama teramat perlu dilakukan agar bagaimana stigma masyarakat terhadap Covid-19 menjadi positif.

“Ini pasti berkaitan dengan pananganan oleh rumah sakit umum dan swasta bagaimana dia menjadi penyakit umum dan biasa seperti batuk pilek dan kemudian covid. Ini harus dibedakan dan kemudian pola penanganannya harus beda, sehingga persepsi masyarakat bisa positif,” kata Benny.

Kaya Benny, hingga saat ini pun pihak DPRD belum bisa mengestimasi berapa biaya yang dikeluarkan untuk menangani seorang terpapar Covid-19 maupun meninggal akibat Covid-19.

“Sampai saat ini kita belum bisa mengestimasi ya, tetapi kemarin beberapa usulan dari RSUD kepada TAPD untuk melihat kembali biaya penanganan Covid,” katanya.

Perlu, tambah Benny, menepis asumsi masyarakat bahwa penanganan seorang pasien covid dipatok dengan nominal biaya. “Kita harus duduk bersama dan membicarakannya sehingga jangan sampai ada asumsi bahwa satu pasien covid memiliki nominal sekian, jangan sampai seperti itu. Kalau begitu persepsi masyarakat juga ketika penyakit umum dia akan di covid kan, sehingga ada biayanya, ini akan timbul pertanyaan. Oleh sebab itu kita harus duduk bersama,” pungkasnya. [ERS-NAL]